Era Megawati Soekarnoputri
Pada masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden kelima Indonesia, ada tiga menterinya yang terjerat kasus korupsi. Berikut daftar namanya.
Rokhmin kala itu tercatat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Kader dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut tersangkut kasus korupsi dana non bujeter Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP). Atas tindakannya itu, dia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan.
Adapun Achmad Sujudi terseret kasus korupsi pengadaan alat kesehatan ketika menjadi Menteri Kesehatan periode 2001-2004. Ia lantas divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan.
Sedangkan Hari Sabarno pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia. Dia menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran. Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan.
Selanjutnya: Era Susilo Bambang Yudhoyono...
Indosat didirikan pada 10 November 1967. Penanda dari tumbangnya Orde Lama, dan berdirinya Orde Baru. Soeharto ingin membuat lompatan jauh ke depan, dengan alih teknologi mempunyai satelit sendiri.
Namun, gagasan itu tersandung anggaran. Tak hilang akal, Soeharto mengundang pemodal asing untuk menjadi operator. Perusahaan telekomunikasi asal Amerika Serikat, International Telephone & Telegraph Corporation (ITT), ditunjuk menjadi investor.
Melalui anak usaha American Cable & Radio Corporation (ACR), berdiri Indosat pada 1967. Perusahaan ini sekaligus menjadi pemodal asing pertama sejak ketok palu UU Penanaman Modal Asing di Tanah Air. Modal asing pertama yang masuk ke kantong Indosat senilai US$6 juta.
Namun, pada 1980 Soeharto kecewa dengan Indosat. Pasalnya, tidak mau membangun infrastruktur kabel telekomunikasi yang menghubungkan Penang-Medan. Proyek itu dinilai ACR tidak sesuai dengan belanja modal perusahaan
Akhirnya, pemerintah Indonesia mengambil alih Indosat dengan skema akuisisi. Pemerintah percaya diri karena cuan besar dari booming minyak mentah dunia. Dengan merogoh kocek US$43,6 juta kepemilikan Indosat pindah ke NKRI.
Bisnis Indosat terus melesat. Hingga mencatatkan sejarah sebagai perusahaan telekomunikasi pertama yang melantai di bursa pada 1994.
Saking besarnya, Indosat bersama dengan Telkom - yang merupakan pemimpin pasar saat itu - membentuk PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) pada 1995, setahun setelah perusahaan pelat merah itu melantai di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange.
Ilustrasi foto Indosat Satelindo yang diluncurkan pada 2001./Bisnis
Selang 6 tahun setelah mendirikan Telkomsel, Indosat mengakuisisi Satelindo, dan membuat IM3, yang fokus pada layanan seluler, yang juga sebagai kompetitor Telkomsel di kemudian hari.
Nahas, yang terjadi 1 tahun setelah membuat IM3, atau tepatnya pada 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri justru melepas Indosat kepada asing.
Pada tahun tersebut, pemerintah melakukan divestasi saham Indosat sebanyak dua kali. Pertama, divestasi 8,1 persen saham Indosat pada Mei 2002 dengan dana yang diperoleh sebesar Rp1,1 triliun.
Kemudian pada Desember 2002 divestasi 41,9 persen saham dengan memperoleh dana Rp5,62 triliun. Singapore Technologies Telemedia (STT), anak usaha Temasek Group, menjadi pemenang divestasi tersebut. Total dana yang dikeluarkan Rp6,72 triliun untuk 50,04 persen saham.
Setelah enam tahun, STT melepas kepemilikan kepada Qatar Telecom atau Ooredoo, investor asal Qatar. STT tersandung UU KPPU mengenai klausul antimonopoli. STT melalui Singtel memiliki saham di Telkomsel sekitar 35 persen.
Pada Juni 2008 STT melepas kepemilikan Indosat kepada Ooredoo. Pemodal asal Qatar itu merogoh kocek US$1,8 miliar untuk 40,8 persen saham Indosat yang digenggam STT. Dengan kurs Rp10.000 per dolar AS kala itu, nilai transaksi sekitar Rp18 triliun.
Kemudian Ooredoo terus menambah kepemilikan hingga mencapai 65 persen, sedangkan pemerintah menguasai 14,3 persen saham, dan publik 20,7 persen. Komposisi itu berubah setelah aksi korporasi jumbo diresmikan 16 September 2021.
Presiden Joko Widodo mendatangi Ukraina dan Rusia dalam upaya membantu terciptanya perdamaian menyusul invasi Rusia ke Ukraina menyikapi perluasan pengaruh blok pertahanan NATO ke Eropa Timur. Jokowi bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy disusul pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Sesuai konstitusi Republik Indonesia, ikut memperjuangkan ketertiban dan perdamaian dunia selalu dikerjakan para presiden Republik Indonesia. Presiden Soekarno, ketika Republik Indonesia baru berusia 10 tahun, berhasil menggelar Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 yang mendorong kemerdekaan negara-negara Asia Afrika. Presiden Soeharto kemudian juga berhasil mendamaikan sejumlah faksi yang berperang di Kamboja melalui perjanjian damai Paris tahun 1991.
Sejarawan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia, FX Widiyanto, yang ditemui pada 19 Juli 2022 di Kantin Diplomasi Kompleks Kemlu Pejambon menceritakan, melalui KAA, banyak bangsa yang merdeka di tahun 1960-an dari penjajahan bangsa-bangsa Barat. Selain itu, Bung Karno juga berhasil mengegolkan dukungan bagi pengembalian Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia dalam keputusan KAA Bandung tahun 1955.
”Bung Karno berhasil mengundang empat perdana menteri dari India, Pakistan, Sri Lanka, dan Burma. Meski soal Irian Barat tidak disebut dalam Dasa Sila Bandung, itu tetap disinggung dalam agenda dekolonisasi Irian Barat dan negara-negara lain,” kata Widiyanto.
Penyelenggaraan KAA Bandung waktu itu banyak melibatkan peran Perdana Menteri RI Ali Sastroamidjojo dan Menteri Luar Negeri Sunaryo yang menjabat tahun 1953-1955.
Presiden Soekarno tatkala menyampaikan pidato pembukaan Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Di latar belakang antara lain tampak PM India Nehru, PM Burma U Nu, PM RI Ali Sastroamidjojo serta para pemimpin negara sponsor KAA lainnya.
Pertarungan kapitalis vs komunis
Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM), Wildan Sena Utama, dalam buku Konferensi Asia-Afrika 1955, Asal Usul Intelektual dan Warisannya Bagi Gerakan Global Anti Imperialisme mencatat, Perang Dingin di antara dua negara adidaya Amerika Serikat yang mengusung ideologi kapitalisme dan Uni Soviet yang memegang ideologi komunisme membuat negara-negara dunia ketiga memainkan peran penting sebagai alternatif di tengah persaingan kedua kekuatan tersebut. Negara Dunia Ketiga menantang dominasi Barat, mengampanyekan kedaulatan, dan mendorong perdamaian dunia.
TEMPO.CO, Jakarta - Selain bulan kelahiran Pancasila, Juni merupakan bulan spesial bagi Masyarakat Indonesia. Pasalnya bulan ini merupakan bulan kelahiran tokoh tokoh penting, termasuk empat dari tujuh Presiden yang pernah memimpin Indonesia. Salah satunya bulan kelahiran Presiden Sukarno yang merupakan Presiden RI pertama yang lahir pada 6 Juni 1901 lalu. Bahkan Juni juga diperingati sebagai bulan Bung Karno
Selain Sukarno, Juni juga merupakan bulan kelahiran beberapa Presiden Republik Indonesia. Oleh sebab itu, dikutip dari berbagai sumber, berikut ulasan Presiden Indonesia yang lahir pada Juni.
1. SukarnoSukarno sang proklamator sekaligus Presiden Pertama Republik Indonesia lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya dan wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Sukarno atau yang dikenal Bung Karno merupakan putra pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai.
Sebelum menjadi bapak bangsa, Soekarno menekuni dunia politik saat masuk sekolah HBS di Surabaya. Di sana ia tinggal di rumah HOS Tjokroaminoto, tokoh pergerakan nasional yang juga aktif di organisasi Sarekat Islam.
Sejak 1918 hingga 1930-an, Sukarno aktif dalam berbagai organisasi dengan aktivitas untuk mencapai Indonesia merdeka hingga akhirnya memproklamasikan kemerdekan RI Pada 17 Agustus bersama Mohammad Hatta. Melalui Proklamasi tersebut membawa Ir. Soekarno diangkat sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia dalam sejarah Bangsa Indonesia.
Dikenal sebagai Pahlawan Proklamasi sekaligus pencetus Pancasila, Sukarno menduduki jabatannya pada 1945 hingga 1965. Namun, era kepemimpinan Soekarno harus redup setelah terjadinya penculikan dan terbunuhnya 6 perwira tinggi dan 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat pada 1965.
2. SoehartoSoeharto, Presiden Republik Indonesia kedua, lahir pada 8 Juni 1921 di desa Kemusuk, Yogyakarta. Dikenal dengan sebutan Smiling General, Soeharto dibesarkan keluarga yang sederhana, ayah Soeharto, Kertosudiro merupakan seorang petani, sekaligus pembantu lurah dalam mengelola irigasi desa.
Soeharto diangkat menjadi pejabat Presiden RI pada 1967 menggantikan Soekarno, setelah MPRS menolak pidato pertanggungjawaban Presiden pertama RI atas peristiwa Gerakan 30 September PKI pada 1965.
Soeharto kemudian menjadi presiden hingga tahun 1998 setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut. Pada masa pemerintahannya, Indonesia memasuki era pembangunan dan swasembada pangan di dekade 1980-an dan 1990-an. Namun krisis ekonomi menerpa Indonesia dan Asia Tenggara di masa itu, merembet ke perubahan politik yang berakhir dengan memundurkan Soeharto sebagai presiden.
Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Ia memulai karirnya dari pangkat kopral,. komandan peleton, komandan kompi, komandan resimen dengan pangkat mayor, dan komandan batalyon berpangkat letnan kolonel.
Selain itu, Soeharto juga menduduki jabatan penting di tubuh angkatan darat. Mulai menjadi Komandan Resimen Infanteri (1 Maret 1953), Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium IV Diponegoro (3 Juni 1956), kolonel (1 Januari 1957), Panglima Korps Tentara I Cadangan Umum AD (1 Oktober 196), Panglima Komando Pertahanan AD, menjadi mayor jenderal (1 Januari 1962), Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, mayor jenderal, hingga Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (1962-1965).
Rakyat Indonesia berduka karena meninggalnya Presiden RI ketiga BJ Habibie pada 11 September 2019. Bapak Teknologi Indonesia itu tutup usia setelah mendapatkan perawatan di RSPAD Gatot Subroto karena penyakit penyakit gagal jantung. dok.TEMPO
3. Bacharuddin Jusuf HabibieBacharuddin Jusuf Habibie lahir di Pare-Pare 25 Juni 1936. BJ Habibie merupakan insinyur dan politikus pesawat terbang yang pernah menjadi presiden Indonesia, sekaligus pemimpin negara perkembangan teknologi dan ekonomi pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21.
Pria yang dijuluki Mr. Crack itu, dipanggil kembali ke tanah air untuk membantu membangun industri strategis di Indonesia, yang sebelumnya berada di jerman untuk mengambil gelar master dan doktor. Dalam peran ini dia mengawasi sejumlah usaha yang melibatkan produksi dan pengangkutan mesin berat, baja, peralatan elektronik dan telekomunikasi, serta senjata dan amunisi.
Meskipun Sempat dikenal sebagai negara yang mampu membangun pesawat terbang dengan CN 235 dan pengembangan N250, krisis ekonomi 1997 kemudian membuat sejumlah inovasi itu terhenti. Habibie kemudian menggantikan Soeharto pada Mei 1998 sebagai Presiden RI ke-3.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan terkait Piala Dunia U-20, di Istana Merdeka, Selasa, 28 Maret 2023. YouTube/Sekretariat Presiden
4. Joko WidodoJoko Widodo atau Jokowi merupakan Presiden Republik Indonesia ke-7 yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Jokowi lahir di Surakarta, Kota Solo pada 21 Juni 1961.
Jokowi merupakan putra dari pasangan sederhana, Noto Mihardjo yang berprofesi berjualan produk kayu dan istrinya bernama Sudjiatmi. Meski besar dilingkungan sederhana, Joko Widodo sempat menempuh jenjang pendidikan hingga sarjana dari Universitas Gadjah Mada pada 1980-1985.
Jokowi memulai karir politik pertamanya saat menjabat Wali Kota Surakarta (Solo) pada 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012. Selepas itu, Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012 sebelum terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan Pilpres 2019.
Selama masa jabatannya pertamanya, Jokowi menjadikan Pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial sebagai program prioritas. Selain itu, ia juga mengupayakan reforma agraria dengan melakukan percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk mengurangi terjadinya sengketa lahan.
Sedangkan di masa jabatannya yang kedua, Jokowi mengalihkan fokus pemerintahan pada pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara-negara lainnya.
Pilihan Editor: Jokowi Salah Satu dari 4 Presiden Indonesia Ulang Tahun Juni
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, dan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2024 hari ini, Rabu, 27 November 2024.
Megawati yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggunakan hak pilihnya di TPS 024 Jalan Kebagusan IV, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Megawati dan keluarga tiba di TPS yang berada persis di seberang rumahnya pada pukul 11.14 WIB. Sebelum berjalan menuju TPS, Megawati dan keluarga terlebih dahulu disambut dengan tarian di halaman rumahnya.
Putri Presiden RI pertama Sukarno itu mengenakan atasan berwarna putih disertai selendang merah dan celana biru dongker. Sementara putrinya, Puan Maharani, mengenakan atasan merah maroon dan bawahan berwarna hitam.
Megawati terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nomor 201. Sedangkan Puan terdaftar dengan nomor DPT 376.
Sekretaris Jenderal PDIPHasto Kristiyanto mengatakan, Pramono dan Rano bakal mendampingi Megawati menggunakan hak pilihnya.
"Juga Mas Pramono Anung direncanakan untuk ke Kebagusan dan nanti akan mendampingi Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto di depan kediaman Megawati.
Benar saja, sekitar pukul 10.40 WIB, calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno sampai di kediaman Megawati. Sekitar sepuluh menit kemudian, menyusul calon gubernur Jakarta Pramono Anung.
Hasto juga mengungkapkan Pramono-Rano akan makan soto bersama dengan Megawati.
"Akan makan soto, sarapan bareng dan kemudian mendampingi ibu," kata Hasto.
Jokowi nyoblos di Solo
Adapun Jokowi bersama istrinya, Iriana, menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. TPS 12 berlokasi SD Negeri (SDN) 3 Sumber Solo.
Pantauan Tempo, Jokowi mengajak serta cucunya, Jan Ethes Srinarendra, ke TPS. Jokowi mendapatkan nomor urut DPT 217, sedangkan Iriana nomor urut 199.
Usia mencoblos, Jokowi menilai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 secara umum berjalan lancar. Saat ini, katanya, tinggal menunggu hasil penghitungan suara.
"Ya hari ini kita semuanya seluruh rakyat Indonesia menggunakan hak pilihnya untuk memilih gubernur-wakil gubernur, memilih bupati-wakil bupati, memilih wali kota-wali kota dan secara umum saya lihat semuanya berjalan dengan lancar ya," ujar Jokowi.
Ia pun mengingatkan kepada para kandidat kepala daerah berkaitan dengan hasil Pilkada Serentak 2024 yang dilaksanakan hari ini. Kepada yang menang, Jokowi mengingatkan agar tidak jumawa. Sementara bagi yang kalah harus bisa menerima.
"Setelah perhitungan siapa pun yang menang jangan jumawa, yang kalah pun harus bisa menerima karena memang kedaulatan ada di tangan rakyat," kata dia.
Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 12 Sumber, Wisnu Tri Wiyanto, menyebutkan, jumlah DPT TPS 12 Sumber ada 515 orang. Mereka berasal dari empat RT yakni RT 01, 02, dan gabungan RW 08.
"DPT-nya di TPS 12 ada 515," kata Wisnu saat ditemui di TPS 12, kemarin, Selasa, 26 November 2024.
Sementara Prabowo memberikan hak pilihnya di TPS 08 Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prabowo menggunakan kemeja warna krem dan celana coklat tua.
Pantauan Tempo, Prabowo tiba di TPS 08 sekitar pukul 8.46 WIB dengan menggunakan mobil dinas Presiden Maung buatan PT Pindad dengan plat nomor RI 1.
Saat turun dari mobil, Presiden langsung disambut oleh Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus, Pj. Bupati Bogor Bachril Bakri, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Ketua DPRD Bogor Sastra Winara, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika.
Setelah menyapa para pejabat yang hadir, Prabowo langsung menuju TPS 08 dan masuk ke bilik suara untuk memberikan hak pilihnya.
Usai mencoblos, Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta calon kepala daerah yang memenangkan kontestasi dalam Pilkada serentak 2024 harus bisa merangkul mereka yang kalah dan bekerjasama serta memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat.
"Siapapun yang dipilih rakyat, itu yang terbaik. Dalam kontestasi, kalah menang sudah biasa. Yang kalah harus legowo dan yang menang harus merangkul. Terpenting yang menang harus menjadi pemimpin bagi semuanya dalam melayani rakyat," katanya.
ANNISA FEBIOLA | MAHFUZULLOH AL MURTADHO | SEPTIA RYANTHIE
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali mendapat tinta merah dalam sisa satu tahun kepemimpinannya karena sejumlah menteri di kabinetnya terjerat kasus korupsi yang merugikan negara. Terbaru, ada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menambah daftar nama menteri tersangkut kasus korupsi tersebut.
Politikus dari Partai NasDem tersebut dikabarkan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di lingkungan tempat kerjanya, Kementerian Pertanian. Ia baru saja mengundurkan diri untuk menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Yasin Limpo bukan satu-satunya menteri yang harus berurusan dengan lembaga antirasuah tersebut. Sejak KPK didirikan pada 2003 silam, sejumlah nama menteri pernah terjerumus dalam pusaran tindak pidana korupsi. Nama-nama tersebut berasal dari masa kepemimpinan presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri, hingga Jokowi.
Lantas, siapa saja menteri yang terjerat kasus korupsi pada masa Presiden Megawati, SBY hingga Jokowi? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.
Era Susilo Bambang Yudhoyono
Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjadi Presiden Indonesia yang keenam. Menjabat selama dua periode, tercatat ada lima menteri di bawah kepemimpinannya yang terjerat kasus korupsi.
Bachtiar Chamsyah adalah politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dia menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan 6.000 mesin jahit dan impor sapi saat menjabat sebagai Menteri Sosial. Dia dihukum 1,8 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan.
Adapun Siti Fadilan Supari tercatat sebagai Menteri Kesehatan dan terlibat dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan. Siti Fadilah dihukum 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan.
Sedangkan Andi Malarangeng yang merupakan Menteri Pemuda dan Olahraga kala itu tersangkut kasus korupsi proyek Hambalang. Politikus Partai Demokrat tersebut divonis 4 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan.
Sementara Jero Wacik adalah kader Partai Demokrat selanjutnya yang menjadi tersangka kasus korupsi di masa pemerintahan SBY. Saat menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dia terseret dalam kasus korupsi dana operasional menteri. Dia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan.
Berikutnya adalah Suryadharma Ali yang pernah menjadi Menteri Agama. Ia tak luput dari jeratan kasus rasuah dan menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana haji dan operasional menteri. Kader dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu divonis 6 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider 3 bulan dan mengembalikan uang negara Rp 1,8 miliar subsider 2 tahun.
Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, tercatat sejumlah pejabat tinggi yang harus berurusan dengan lembaga antirasuah. Sebanyak enam menteri di bawah kepemimpinannya selama dua periode yang terjerat kasus korupsi.
Pertama, adalah Juliari Batubara yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena menerima suap dari rekanan penyedia bantuan sosial Covid-19 di Jabodetabek. Mantan Menteri Sosial dari PDI Perjuangan itu divonis 12 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.
Selanjutnya: Idrus Marham...
Adapun Idrus Marham, Menteri Sosial di Kabinet Kerja Presiden Jokowi menjadi tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap PLTU Riau 1. Politikus Partai Golkar tersebut divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor kurungan 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider dua bulan.
Berikutnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang tersandung kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada 2018. Kader dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp 400 juta subsider 3 bulan. Dia juga harus mengembalikan uang Rp 18,15 miliar dan pencabutan hak pilih hingga 4 tahun.
Lalu ada Edhy Prabowo yang terlibat dalam kasus korupsi penetapan izin budidaya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Politikus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra itu menjadi tersangka saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Edhy dituntut membayar uang pengganti total Rp 10 miliar yang harus dibayar dalam waktu maksimal satu bulan setelah putusan pidana inkracht. Selain itu, dia juga dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dengan denda Rp 400 juta subsider 5 bulan, dan pencabutan hak pilih hingga 2 tahun.
Kemudian Johhny G PLate terseret dalam kasus korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Politikus Partai NasDem kala itu menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi. Resmi mengenakan rompi tahanan pada Rabu, 17 Mei 2023, persidangan Johnny masih berlangsung hingga saat ini.
Teranyar, Syahrul Yasin Limpo diduga terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ketika menjabat sebagai Menteri Pertanian. Untuk menjalani proses hukum yang akan berlangsung, Kader Partai NasDem itu memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya per Kamis, 5 Oktober 2023.
RADEN PUTRI | DANANG FIRMANTO | EVAN K | NUR HADI | DANAR TRIVASYA FIKRI | FAISAL JAVIER
TIGA pekan sebelum dilantik sebagai presiden, Prabowo Subianto menerima kunjungan dua putri bekas presiden Soeharto. Pada Ahad, 29 September 2024, putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana, dan adiknya, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, menyambangi rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.Dalam pertemuan itu, keluarga Cendana--sebutan untuk keluarga Soeharto--memberi selamat kepada Prabowo yang telah terpilih menjadi presiden. “Benar ada ucapan selamat atas terpilihnya Pak Presiden,” kata Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada Tempo, Jumat, 4 Oktober 2024.Prabowo didampingi adiknya yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, dan sahabatnya sekaligus bekas Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin. Putra Prabowo dan Titiek Soeharto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo, juga hadir di Kertanegara.Selain memberi selamat, keluarga Cendana bercerita sudah menerima surat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Isinya soal pengkajian ulang nama Soeharto dalam Ketetapan MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan keluarnya surat tersebut, MPR membersihkan nama Soeharto. “Soal ketetapan MPR, mereka menceritakan ke Pak Prabowo bahwa sudah ketemu dengan Bambang Soesatyo dan pimpinan MPR lain,” ujar Dasco. Bambang Soesatyo, politikus Partai Golkar, adalah Ketua MPR periode 2019-2024.VIDEOHubungan Cendana dengan Prabowo merenggang setelah Soeharto lengser pada Mei 1998. Keluarga Cendana menuding Prabowo, saat itu Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR yang memicu mundurnya Soeharto, yang telah 32 tahun berkuasa. Hubungan Prabowo dengan Titiek juga terputus.Seorang narasumber di lingkaran Istana dan seorang petinggi partai di Koalisi Indonesia Maju menyebutkan bahwa Prabowo pernah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo soal keluarga Cendana yang belum mengucapkan selamat. Padahal Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Menteri Pertahanan itu sebagai presiden terpilih pada 24 April 2024.Istana kemudian ditengarai berkomunikasi dengan Bambang Soesatyo dan mendorong agar nama Soeharto dicabut dari ketetapan MPR. Senyampang dengan munculnya dorongan tersebut, Fraksi Partai Golkar di MPR mengirimkan surat kepada pimpinan Majelis soal peninjauan ulang status Soeharto di tap MPR pada 18 September 2024.Dua petinggi MPR menyebutkan Bambang kemudian mengumpulkan anggota fraksi partai beringin di MPR dan membahas percepatan pencabutan nama Soeharto. Dalam pertemuan itu, peserta rapat mendapat penjelasan bahwa pembersihan nama Soeharto di ketetapan MPR telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dan Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi tak menanggapi permintaan wawancara yang diajukan Tempo lewat sambungan telepon ataupun pesan teks hingga Sabtu dinihari, 4 Oktober 2024. Begitu pula Bambang Soesatyo tak merespons pesan dan panggilan telepon Tempo.Sehari sebelum pertemuan di Kertanegara, Bambang Soesatyo merekomendasikan Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional. “Memperhatikan besarnya jasa dan pengabdian selama tiga dekade, rasanya tidak berlebihan,” ucap Bambang dalam sambutannya pada pertemuan dengan keluarga Cendana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, 28 September 2024.Keputusan MPR membersihkan nama Soeharto menuai kritik deras dari berbagai lembaga pegiat antikorupsi dan hak asasi manusia. Salah satunya Indonesia Corruption Watch, yang menilai MPR berupaya mencuci dosa pemerintahan Orde Baru yang ditengarai terlibat dalam berbagai kasus korupsi dan pelanggaran HAM. Sebelum mencuci nama Soeharto, MPR lebih dulu membersihkan nama Sukarno dengan menerbitkan surat soal Ketetapan MPR Sementara atau Tap MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Sukarno. Tap MPRS itu menuding Sukarno terlibat dalam aktivitas Partai Komunis Indonesia. Pembersihan nama Sukarno merupakan permintaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai yang dipimpin putri Sukarno, Megawati Soekarnoputri, itu telah lama mengajukan permintaan tersebut. Namun, menurut sejumlah narasumber, Presiden Jokowi tak kunjung memberikan restu. Pada Senin, 9 September 2024, MPR menyerahkan surat pembersihan nama Sukarno kepada Megawati.
Seorang petinggi Gerindra menyebutkan Prabowo turut mendorong agar MPR menyetujui permintaan PDI Perjuangan. Prabowo meminta Sekretaris Jenderal Gerindra yang saat itu menjadi Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani, dan kader Gerindra, Supratman Andi Agtas, mempercepat pembahasan. Tujuannya, pertemuan dengan Megawati bisa segera berjalan.Merujuk pada Pasal 6 Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Tap MPRS dan MPR Tahun 1960-2002, status tap MPRS soal Sukarno sebenarnya masuk kategori tidak berlaku. Artinya, berbagai tuduhan terhadap Sukarno otomatis gugur. Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Sukarno pada 2012 juga menegaskan status tersebut.Namun Fraksi PDI Perjuangan menilai ada pelurusan sejarah yang belum diselesaikan oleh MPR. “MPR sebagai pembuat tap MPRS-nya belum melakukan apa pun untuk menindaklanjuti keputusan itu. Makanya kemudian dirasa perlu untuk buat surat ini,” kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, saat ditemui Tempo, Jumat, 4 Oktober 2024.Menurut Basarah, usulan itu bermula dari surat yang diajukan oleh kader PDIP, Yasonna Laoly, pada 13 Agustus 2024. Dalam suratnya, Laoly yang saat itu masih menjabat Menteri Hukum dan HAM meminta MPR menindaklanjuti tidak berlakunya Tap MPRS Nomor 33 Tahun 1967. Surat ini menjadi pintu masuk MPR membuat pemaknaan ulang terhadap status Sukarno.Cara PDIP tersebut diikuti oleh Golkar untuk membersihkan nama Soeharto. Dalam surat pengantarnya, Golkar menyinggung pencabutan tap MPRS tentang Sukarno sebagai landasan awal permohonan pengkajian ulang atas ketetapan yang menyangkut nama Soeharto.Empat hari setelah Golkar mengajukan surat permohonan, atau pada 22 September 2024, Partai Kebangkitan Bangsa mengirimkan surat dengan format yang nyaris sama. Bedanya, partai itu meminta pernyataan sikap soal Tap MPR Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Gus Dur salah satu pendiri PKB.
Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) menyerahkan berkas surat penegasan sikap MPR kepada istri mantan presiden Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 29 September 2024. Antara/Dhemas Reviyanto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tap MPR itu menyatakan Gus Dur telah melanggar haluan negara karena tak hadir dan menolak memberikan laporan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR. Seperti tap MPRS tentang Sukarno, ketetapan MPR soal Gus Dur sebenarnya sudah masuk kategori tak berlaku lagi.Perintah untuk membuat surat permohonan agar MPR menegaskan status Gus Dur datang langsung dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. “Ketua Umum minta untuk dikaji dan diperjuangkan agar status Gus Dur mendapat penegasan,” ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Selasa, 1 Oktober 2024.Keluarga Gus Dur menilai keputusan MPR yang membersihkan nama cucu pendiri Nahdlatul Ulama itu janggal. Mereka khawatir MPR memiliki motif politik tertentu. “Ini situasi politis dan sikap kami terhadap isu ini akan jadi keputusan politis juga. Jadi harus berhati-hati,” tutur salah satu putri Gus Dur, Alissa Qotrunnada atau Alissa Wahid, kepada Tempo, Jumat, 4 Oktober 2024.Gus Dur terpental dari PKB setelah kalah dalam perseteruan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjelang Pemilihan Umum 2009. Menurut Alissa, keluarganya sama sekali tak mengetahui proses pembahasan tap MPR tentang Gus Dur. Surat permohonan oleh PKB juga diajukan tanpa pemberitahuan kepada keluarga.Pada akhirnya keluarga Gus Dur memutuskan untuk mengapresiasi penegasan sikap MPR. Keluarga menilai surat tersebut menjadi momentum untuk meluruskan sejarah tentang Gus Dur. Tuduhan bahwa Gus Dur melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta melanggar konstitusi masih muncul di buku pelajaran.“Perlu ada momentum untuk menghapus tuduhan tak berdasar tersebut,” kata putri Gus Dur lain, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, Jumat, 4 Oktober 2024.Meski begitu, keluarga Gus Dur tetap memberi sejumlah catatan. Mereka menyoroti dugaan motif rekonsiliasi nasional di balik pembuatan surat tersebut. “Rekonsiliasi tetap harus berdasarkan prinsip keadilan agar bisa efektif diterapkan, bukan sekadar basa-basi politik,” ucap istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, saat bertemu dengan pimpinan MPR, Ahad, 29 September 2024.
Wakil Ketua MPR periode 2019-2024, Sjarifuddin Hasan, tak membantah motif rekonsiliasi nasional di balik mulusnya upaya pembersihan nama para mantan presiden. Politikus Partai Demokrat ini mengatakan pemaknaan ulang dari MPR membuat peluang Gus Dur ataupun Soeharto diajukan sebagai pahlawan nasional menjadi terbuka lebar. “Tokoh-tokoh ini kan ada persoalan yang belum jelas statusnya,” kata Sjarifuddin kepada Tempo, Kamis, 3 Oktober 2024.Pembahasan tentang pembersihan nama bekas presiden ditengarai berjalan kilat. Anggota Badan Pengkajian MPR periode 2019-2024, Benny Kabur Harman, menyatakan pembahasan itu dilakukan di tingkat pimpinan MPR saja. “Kami tak pernah ikut membahas,” tuturnya pada Selasa, 1 Oktober 2024.Mantan Ketua Fraksi MPR Partai NasDem, Taufik Basari, juga sempat mengingatkan soal pembahasan yang berjalan cepat dalam rapat gabungan pada 23 September 2024. “NasDem minta agar persoalan ini dikaji dengan mendalam, kalau perlu di periode MPR berikutnya baru dibahas,” ujar Taufik.
